Inspirasiku2050: Kemal Idris

Tampilkan postingan dengan label Kemal Idris. Tampilkan semua postingan

28 Juli 2010

Kemal Idris Bertarung Dalam Revolusi

SINOPSIS BUKU

Kemal Idris

Bertarung Dalam Revolusi

Letjen (Purn.) Kemal Idris, di waktu revolusi aktif memanggul senjata memimpin pasukan Kala Hitam. Di waktu Belanda bermaksud mengcengkeramkan kembali kukunya di Tanah Air, Kemal dan pasukannya melakukan perlawanan. Di waktu Bung Karno sibuk dengan urusan politik dan mengabaikan ekonomi, Kemal mengarahkan meriam ke Istana Negara. Kemal bersama Zulkifli Lubis dan Simbolon pernah terang-terangan anti Nasution. Kemal menyayangkan HR Dharsono yang gigih memperjuangkan Pak Harto menjadi presiden, ternyata di hari kemudian ia dibiarkan meringkuk dalam tahanan.

Kemal dikenal suka memberikan pernyataan-pernyataan yang keras, tanpa tedeng aling-aling. Dalam memoar ini, sosok Kemal yang blak-blakan tampak lebih transparan.

http://www.bukubagus.com/page_produk_detil.php?kd_prod=BMB49

Kemal Idris: Nuansa Politis Konflik Ambon Sangat Besar

Kemal Idris: Nuansa Politis Konflik Ambon Sangat Besar

Jakarta, Sinar Harapan
Mantan Panglima Komando Strategis (Pangkostrad), Letjen TNI (Purn) Kemal Idris menilai nuansa politis konflik di Ambon sangat besar. Orang luar memanas-manasi orang Ambon supaya bergerak. Demikian dikatakan Kemal Idris dalam wawancara dengan SH, Jumat (30/4) di Jakarta.
Ia mengungkapkan, konflik yang terjadi di Ambon bukan masalah agama tapi mereka atau kelompok kecil ingin melepaskan diri dari NKRI. Pemasalahan dibawa ke SARA itu karena dibuat-buat atau direkayasa, katanya.
Sekalipun demikian, Kemal Idris mengaku tidak tahu siapa yang merekayasa. Ia menjelaskan, di Ambon dikenal sistem Pela yang menjadi rusak karena ada pihak yang tidak senang dan ingin mengacaukan situasi.
”Menurut saya yang datang itu orang luar tapi apakah gerakan terakhir ini oleh orang luar yang memanas-manasi. Jadi ini bukan pertarungan antara Islam dan Kristen, tapi nuansa politiknya besar. Orang luar ini memanfaatkan situasi,” katanya.
Ia mensinyalir grand design masalah Ambon adalah orang dari luar Ambon. ”Mereka memanas-manasi orang Ambon supaya bergerak, supaya Indonesia bukan NKRI tapi menjadi negara federal, ingin berdiri sendiri,” ujarnya
Untuk itu, Idris meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja yang teribat kasus Ambon. Juga gerakan berbau SARA harus dibasmi dan ditindak, tanpa pandang bulu, siapa pun itu.
Menyinggung keterlibatan pihak TNI, Kemal mengatakan ia tidak yakin, baik TNI maupun polisi, keduanya hidup dalam suatu disiplin kuat. ”Saya tidak yakin. Begini yah! saya tempo-tempo kesal, Polisi-TNI tidak bergerak salah, demikina pula bergerak salah juga. Ini pekerjaan LSM, mereka harus betul-betul menilai jangan hanya mengkritik,” pintanya

Disesalkan
Dalam kesempatan itu Idris menyesalkan kedatangan rombongan Menko Polkam ad interim, Hari Sabarno ke Ambon yang hanya sampai di Bandara Pattimura. Padahal mereka harus melihat langsung kondisi masyarakat di Ambon yang kini dilanda kerusuhan.
”Saya tak bisa mengerti dan justru bertanya mengapa rombongan pemerintah pusat itu hanya sampai di Bandara kemudian kembali ke Jakarta. Padahal tugas kita adalah untuk melihat masyarakat di Ambon yang dilanda kerusuhan. Atau barangkali takut karena alasan keamanan?” katanya.
Anaknya Presiden Megawati, Puan Mahariani saja ke Ambon bisa langsung bertatap muka dengan masyarakat di Ambon. Mengapa rombongan Hari Sabarno tidak?

”Buat saya sendiri malah heran kenapa hanya sampai di Bandara,” kata Kemal Idris dengan mimik wajah serius.
Seperti diketahui, Menko Polkam ad interim, Hari Sabarno, Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar, Ka-BIN, AM Hendropriyono pada hari Rabu 28 April lalu ke Ambon. Tapi dengan alasan keamanan, rombongan hanya berada di Bandara Pattimura berdialog dengan tokoh-tokoh agama dan Muspida Ambon. Usai pertemuan rombongan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama.
Menurut Kemal Idris, jika alasan keamanan, ia yakin bahwa para pejabat pemerintah pusat itu akan diamankan aparat TNI dan Polri. ”Mereka datang hanya ke Bandara terus balik lagi ke Jakarta buat saya juga sedih. Saya tak tahu apakah benar mereka tidak diperbolehkan dengan alasan keamanan? Kalau ini, seolah-olah mereka tidak percaya kepada TNI dan polisi di Ambon,” papar mantan Dubes Yugoslavia itu.
Menurut Kemal Idris, kunjungan ke Ambon ini untuk kepentingan rakyat, dengan demikian rombongan harus menghadapi segala risiko. ”Saya yakin kalau mereka memaksakan diri bertemu dengan rakyat, pengamanan juga akan lebih kuat. Anaknya Megawati, Puan Maharani saja menggunakan tank mengapa mereka tidak. Jadi bagaimanapun keadaan, mereka harus memaksakan diri bertemu rakyat untuk kepentingan rakyat. Kecuali yang mengamankan di Ambon hanya berjumlah sepuluh orang, baru dikhawatirkan,” jelasnya. (edl)

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/01/sh03.html

Kemal Idris Luncurkan Memoar, Mengaku Baca Sendiri Teks Supersemar

Subject: IN/BUKU: JWP - Kemal Idris Luncurkan Memoar

INDONESIA-P

Date: Sun, 14 Jul 1996 12:37:56 -0400 (EDT)
X-within-URL: http://www.jawapos.co.id/jpdocs/indones/jawapos/news/sunday/headline/depan-3.htm

Kemal Idris Luncurkan Memoar
Mengaku Baca Sendiri Teks Supersemar
_________________________________________________________________

Jakarta, JP.-
Letjen TNI (Pur) Achmad Kemal Idris kemarin meluncurkan memoar
mengenai hidup dan perjuangannya sejak revolusi hingga kini. Kemal
dikenal sebagai salah satu di antara tiga serangkai motor Orde Baru
bersama H.R. Dharsono dan Sarwo Edhie Wibowo. Keduanya sudah almarhum.

Judul memoar itu adalah Bertarung dalam Revolusi. Ini sebuah buku yang
merekam sejarah panjang seorang jenderal yang belakangan populer
dengan julukan ''Jenderal Sampah''. Buku tersebut dipersembahkan
sebagai syukur atas HUT ke-50 perkawinannya dengan sang istri,
Herwinur Bandiani Singgih Kemal, yang jatuh pada 13 Juli, kemarin.

''Sedari kecil, saya dididik oleh ibu saya, Siti Maimunah, dan ayah
saya, Muhammad Idris, untuk bersikap jujur dan pantang berputus asa.
Dengan prinsip seperti itulah, saya menulis buku ini. Agar segalanya
tampil lebih lugas dan transparan,'' katanya kepada wartawan di
kantornya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Di waktu Bung Karno sibuk dengan urusan politik dan mengabaikan
ekonomi, Kemal mengarahkan meriam ke Istana Negara. Kemal pula
--bersama Zulkifli Lubis dan Simbolon-- yang pernah terang-terangan
bersikap anti-Nasution.

Selain itu, Kemal dikenal suka memberikan pernyataan- pernyataan
keras, tanpa tedheng aling-aling. Dalam memoar setebal 300 halaman
ini, sosok Kemal yang blak-blakan tampak lebih transparan. ''Saya
ingin bicara jujur, terbuka, dan apa adanya. Itu pun sudah dipotong
sana sini oleh sahabat saya Rosihan Anwar,'' katanya, tertawa.

Tokoh pers nasional Rosihan Anwar bersama Ramadhan K.H., Ray Rizal,
dan Din Madjid dipercaya Kemal menjadi penyusun buku bersampul hijau
terbitan Pustaka Sinar Harapan itu. Saat acara diskusi di kantornya,
mantan Dubes Australia Sabam Siagian bertindak selaku moderatornya.

Yang paling menarik adalah kesaksian Kemal pada buku tersebut mengenai
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Selama ini tonggak sejarah
berdirinya Orde Baru itu selalu saja menjadi isu kontroversial. Kemal
adalah salah satu saksi mata sejarah yang menyatakan dengan tegas
bahwa surat itu benar-benar ada. Sebab, dia sendiri sempat membaca
surat itu.

Dalam memoarnya pada hal 187-188, dia menulis lengkap kejadian
bersejarah pada 11 Maret 1966 itu : ''.... Pada pukul 23.00 malam
ketiga Jenderal (Basuki Rachmat, M. Yusuf, dan Amir Machmud, Red) itu
kembali ke Kostrad dengan membawa surat dari Bung Karno, yang isinya
melimpahkan kekuasaan kepada Pak Harto. Saya sempat membaca surat itu,
yang memberikan kekuasaan kepada Pak Harto untuk bertindak mengamankan
situasi. Setelah tugas dilaksanakan, kekuasaan dikembalikan kepada
Bung Karno sebagai Presiden RI. Surat itu dikenal dengan nama
Supersemar (Surat Perintah 11 Maret)....''.

SILIWANGI
Kemal yang dilahirkan pada 10 Februari 1923 adalah tentara yang
dibesarkan oleh satuan militer Jawa Barat, Siliwangi. Dia pulalah yang
mengajak mantan opsir Belanda H.J.C. Princen untuk bergabung ke pihak
pejuang Indonesia. ''Hingga kini, saya dan Princen masih bersahabat,
sering saling memberikan kabar berita,'' akunya terus terang.

Walaupun Kemal pernah menjadi diplomat dan pengusaha, tak dapat
disangkal titik berat perjalanan hidupnya di bidang militer. Kariernya
bermula dari pemuda Seinendan pada zaman Jepang dan berakhir sebagai
jenderal TNI Angkatan Darat. Rosihan Anwar, salah satu penyusun buku
itu, menyatakan bahwa memoar itu diceritakan secara polos, sederhana,
tidak ditambah-tambah atau dilebih-lebihkan, segala-galanya menurut
apa adanya.

Sepanjang karier militernya, posisinya yang paling penting adalah
ketika pada 1967 dipercaya menjadi Pangkostrad. Di situlah dia
berperan besar dalam mendukung gerakan mahasiswa yang menentang Orde
Lama. Kemal juga sering diminta untuk berbicara di depan pertemuan
mahasiswa.

''Barangkali karena sikap saya yang keras dan tak kenal kompromi,
akhirnya saya tak disukai oleh sesama pendukung Orde Baru. Ada yang
memasukkan laporan yang nggak bener kepada Pak Harto. Dan, akhirnya
saya harus rela untuk meninggalkan jabatan militer saya,'' ujarnya.

Karier terakhir Kemal di militer adalah panglima Komando Wilayah
Pertahanan (Pangkowilhan) dengan pangkat letnan jenderal. Sebelumnya,
dia menjabat panglima Komando Antardaerah untuk Kawasan Indonesia
Timur. Ia cukup populer di kalangan masyarakat di sana. Dan,
tampaknya, kepopuleran Kemal itu mencemaskan beberapa pejabat.

Pada September 1972, dia ditunjuk menjadi duta besar di Yugoslavia
merangkap Yunani. Kemal adalah Dubes pertama di negara tersebut pada
era Orde Baru. Pulang bertugas, keadaan sudah berubah dan dia tak lagi
terpakai di pemerintahan. Tetapi, Kemal bukannya diam. Karena prihatin
melihat kota Jakarta dipenuhi sampah, ia mendirikan PT Sarana
Organtama Resik (SOR), yang mempekerjakan 700 karyawan dalam bidang
kebersihan kota. ''Saya berutang budi pada masyarakat Jakarta yang
terlibat dalam perang kemerdekaan,'' ujar Kemal dengan pandangan
menerawang.

Aktivitas Kemal dalam upaya kebersihan kota menimbulkan berbagai
interpretasi. ''Jenderal kok ngurusi sampah'', begitu celetukan mereka
yang keheranan menyaksikan pilihan Kemal. Karena itulah, dia digelari
Jenderal Sampah, suatu julukan berkelakar yang diterimanya dengan
lapang dada.

Hebatnya, dia mendirikan usahanya dengan melangkah mulai dari bawah.
Tanpa fasilitas sama sekali sebagai seorang pensiunan jenderal. Dialah
mungkin satu-satunya jenderal yang pernah merasakan pahitnya berurusan
dengan belantara birokrasi. Dan, menolak untuk duduk secara cuma-cuma
dalam jabatan BUMN maupun ketika dicalonkan sebagai calon anggota
MPR/DPR.

Di kalangan perhotelan dan pariwisata, nama Kemal Idris dikenal luas.
Ia pernah memimpin PT Griyawisata Hotel Corporation yang bergerak
dalam bidang perhotelan. Meski begitu, dia menolak menjadi ketua PHRI
meski Munas PHRI menunjuknya secara bulat. ''Saya tak berbakat,''
katanya singkat. Ucapan yang sama terlontar ketika dia menolak tawaran
duduk menjadi komisaris BUMN dan anggota MPR/DPR. (is)

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/07/14/0029.html

BERITA UTAMA WASPADA

JUMAT, 11 DESEMBER 1998
_________________________________________________________________

Kemal Idris Dkk Dikenai
Pasal Permufakatan
SEMARANG (Waspada): Letjen (Purn) Kemal Idris (mantan
Pangkostrad), Ali Sadikin (mantan Gubernur) yang dianggap telah
melakukan perbuatan makar, ternyata menurut hasil penyelidikan
aparat kepolisian, tidak dikenai pasal-pasal yang berkaitan dengan
tindakan makar tetapi pasal-pasal permufakatan, kata Wakapolri,
Letjen Pol Nana S Permana.
Waka Polri, Nana S Permana yang mantan Kapolda Jabar, usai upacara
wisuda Taruna Akpol di Semarang, Kamis (10/12) mengatakan, berkas
tiga orang di antara kelompok tersebut telah dilimpahkan ke
Kejaksaan, sedang yang lainnya masih menunggu proses pemeriksaan
lebih lanjut.
"Saya lupa namanya tiga orang itu, tetapi untuk Letjen (Purn)
Kemal Idris dan Ali Sadikin, belum karena masih menunggu proses
pemeriksaan selanjutnya. Tapi harus diingat bahwa yang dikenakan
kepada mereka pasal permufakatannya sedang yang di juncto-kan
adalah makar," katanya menegaskan.
Ditanya, upaya yang akan dilakukan oleh Polri terhadap kelompok
yang dituduh telah melakukan perbuatan makar, Waka Polri
mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyidikan dan akan
menyerahkan berkas mereka pada penuntut umum.
"Terserah pengadilan, apakah mereka nantinya dihukum atau tidak,"
ujarnya.
Apakah mereka telah terbukti melakukan perbuatan makar, Waka Polri
mengatakan, secara yuridis mereka telah melanggar pasal
permufakatan, yakni pasal 110 juncto pasal 107 itu.
Ditanya keterlibatan Kelompok Barisan Nasional, Waka Polri
mengatakan, ada beberapa oknum yang mengaku kelompok Barisan
Nasional yang terkena pasal permufakatan, itu yang perlu
dibuktikan.
Ditanya apakah Polri tidak mengangani proses hukum terhadap Kemal
Idris, Waka Polri mengatakan, bukan tidak ditangani tetapi belum
dikirim berkasnya. "Kalau nggak percaya...silahkan cek ke Mabes
Polri," kata Nana S Permana.
Sementara itu Para Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, menganggap bahwa kegiatan
orang-perorang dan kelompok masyarakat untuk menyatakan pendapat
yang berbeda dengan penguasa, setajam apapun perbedaan itu, dengan
cara apapun belum bisa dianggap sebagai perbuatan makar.
"Suatu tindakan adalah makar apabila tindakan yang dilakukan
sekelompok masyarakat yang berbeda pendapat dengan penguasa
tersebut mengandung niat jahat dan paling tidak harus mencakup
persiapan dan (permulaan) pelaksanaan tindakannya," kata Prof Dr
dr Satoto yang bertindak sebagai juru bicara para Guru Besar
Undip.
Dijelaskan, dalam KUHP pasal 104 - 110, tindakan makar mencakup
mempersiapkan (permufakatan jahat atau memperlancar kejahatan) dan
melaksanakan tindakan membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden
atau wakil presiden, kegiatan yang membuat sebagian atau seluruh
negara jatuh ke tangan musuh, menggulingkan pemerintahan serta
melawan pemerintah.
Pasal-pasal tersebut, menurut mereka, seringkali disebut sebagai
'pasal karet' karena kekenyalan dan ketidak pastian tafsirannya.
Jabaran tentang upaya-upaya memperlancar kejahatan dalam pasal 110
ayat 2 menyiratkan bahwa hampir semua hal yang didorong oleh
ketidak setujuan dengan penguasa dapat dianggap sebagai makar.
"Digunakan atau tidaknya pasal-pasal makar tersebut tergantung
pada penafsiran penguasa, dalam hal ini penegak hukum, polisi dan
jaksa terhadap tindakan sekelompok masyarakat yang berbeda
pendapat dengan penguasa tersebut. Tindakan demikian dapat
dikategorikan sebagai tindakan politisasi penegeakan hukum yang
memiliki potensi kurang benar dalam konteks peranan hukum untuk
penegakkan kebenaran," kata mereka.
Mereka menyayangkan, 'pelabelan sosio-politik' (socio-political
labelling) sebagai warisan Orde Baru masih dilaksanakan oleh
penguasa dalam berbagai hal. Secara historis, pelabelan sedemikian
dijadikan landasan legitimasi keputusan dan tindakan penguasa
dalam mempertahankan kekuasaannya.(antara)

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/12/10/0017.html